Judul    Buku            : The History of Java

Penulis              : Thomas Stamford Raffles

Penerjemah                  : Eko Prasetyaningrum, dkk

Penerbit                        :  Narasi, Yogyakarta

Cetakan                       :  Pertama, 2008

Tebal                            :  xxxvi  + 904 halaman

Terbit pertama kali pada tahun 1817, buku ini pantas disebut sebagai salah satu mahakarya abad ke-19. Penulisnya Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) sudah sangat terkenal. Dialah Letnan Gubernur Inggris di Indonesia pada 1811-1816. Pada 1965, Oxford University Press di Inggris menerbitkannya kembali dalam dua jilid, kemudian lagi pada 1978. Beberapa perpustakaan universitas di Indonesia menyimpan buku ini. Tetapi dari pengamatan, buku yang masuk di bagian referensi ini tampaknya jarang sekali disentuh. Mungkin karena berbahasa Inggris.

Oleh karena itu, apresiasi yang tinggi pantas diberikan kepada penerbit yang menerjemahkan dan menerbitkan buku sangat penting ini. Ada yang agak janggal memang. Satu di antaranya, yang muncul di internet: ’’Tak terbayangkan karya sepenting ini butuh waktu hampir 200 tahun untuk diterjemahkan, dan bukan oleh (penerbit) major label (pula).’’

Ketika baru terbit pada 1817, seorang pengkritik mengatakan, penulisan The History of Sumatra (1811) karya William Marsden lebih bagus dibanding buku ini. Mungkin ada benarnya. Para pembaca masa kini bisa membandingkan keduanya, karena karya Marsden juga telah diterbitkan tahun ini oleh Penerbit Komunitas Bambu. Tetapi, jelas, karya Raffles jauh lebih kaya sumber-sumbernya. Ia terjun langsung berbulan-bulan di berbagai daerah di Jawa dan Bali, sementara Marsden lebih bergantung pada referensi-referensi Portugis.

Sebagai mahakarya, buku ini memang sangat kaya informasi. Oleh karena itu, sebenarnya terlalu naif rasanya mencoba menjelaskan isi buku hampir 1.000 halaman ini hanya dalam kolom pendek di koran ini. Inilah ’’buku babon Jawa’’ yang  luar biasa, yang merangkai semua hal tentang Jawa.

Dilengkapi gambar-gambar sketsa, Raffles yang terpesona eksotisme Jawa melukiskan beragam sudut kehidupan masyarakat Jawa di masanya. Tentang sejarah Jawa, ciri dan karakter orang Jawa, kebiasaan-kebiasaannya, agama, bahasa, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan bantuan berbagai pihak, Raffles menerjemahkan beragam sumber seperti naskah Bharatayuda dan Babad Tanah Jawa.

Mengawali bukunya yang terdiri 11 bab, Raffles memaparkan situasi geografi Pulau Jawa, lengkap dengan kota pelabuhan, gunung, sungai, danau, iklim, mineral, sayur-sayuran hingga binatang.

Raffles mengatakan, entah dari apa nama ’’Jawa’’ berasal. Tidak jelas. Ada yang menyebut nama itu berasal dari kata ’’Jawa-wut’’, suatu jenis padi-padian, yang mungkin menjadi bahan pangan pokok pada masa awal. Pada masa sebelumnya, ada juga istilah lain yakni Nusa hara-hara atau Nusa kendang.

Raffles mengungkapkan kekaguman atas suburnya sebagian besar tanah di Jawa. Ia menyatakan, hal itu mungkin karena banyak gunung di pulau ini. Berbagai tumbuhan dan hasil pertaniannya sangat beragam.

Bagaimana orang-orang Jawa menurut pandangan Raffles? Ia mengatakan, wajah kaum wanita tidaklah begitu bagus seperti kaum laki-laki Jawa. Dan, di mata orang-orang Eropa, banyak wanita yang ’’buruk’’ wajahnya, khususnya setelah usia tua. Tetapi dikatakan, itu semua tampaknya wanita Jawa yang bekerja berat.

Berbeda dengan penguasa Belanda, sikap Raffles cenderung positif dalam menilai orang-orang Jawa. Raffles menilai orang-orang Jawa sebagai ’’orang-orang yang mudah bergaul dan sopan, penuh hormat dan bahkan cenderung malu-malu, tidak pernah kasar, tapi mereka lamban dalam gerak.’’

Laki-laki Jawa umumnya mempunyai seorang istri. Tetapi banyak pejabat seperti lurah memiliki istri lebih dari satu. Para bupati biasa mempunyai tiga atau empat istri, sementara para raja bisa 8 hingga 10.

Tentang orang-orang asing yang tinggal di Jawa, Raffles mengatakan yang paling banyak adalah orang China (Tionghoa). Pada awal 1800-an, jumlah orang Tionghoa ada sekitar 100.000 orang, kebanyakan tinggal di Batavia, Semarang dan Surabaya. Sebagian kecil lainnya tinggal di kota-kota kecil.

Struktur Sederhana

Di dalam bab IV, Raffles menjelaskan tentang pembuatan barang-barang hasil kerajian tangan, seperti tikar, pakaian, barang-barang ukiran, dan sebagainya. Letnan gubernur itu menggarisbawahi bahwa struktur masyarakat Jawa sederhana dan keinginan masyarakatnya tidak banyak. Akumulasi modal pun tidak ada, dan pembagian profesi tidak banyak. Oleh karena itu, katanya, perusahaan manufaktur tidak dapat diharapkan bisa didorong dalam batas tertentu.

Meskipun begitu, bahasa masyarakat Jawa waktu itu telah memiliki kata untuk menyebut sebagian besar jenis pekerja tangan. Contohnya, pandi (pande), tukang kayu, tukang werongko, tukang deluwang, dan tukang sulam.

Dalam usahanya menunjukkan para tukang itu, Raffles menyertakan pula gambar-gambar berbagai peralatannya. Ia tunjukkan, misalnya, gambar pacul, gergaji, sabit, linggis, dan alat tenun. Ia juga menurunkan contoh keris dan jenis-jenisnya secara lengkap.

Buku ini juga kaya informasi tentang sejarah raja-raja Jawa, lengkap dengan bumbu-bumbu intrik dan liku-liku kekuasaannya. Ada pelukisan rinci, misalnya, bagaimana Raja Mataram, Amangkurat I, menghukum mati Trunojoyo secara sadis disaksikan para pejabat kerajaan.

Sayang sekali, buku terjemahan karya Raffles ini menghilangkan tulisan pengantar Prof John Bastin, guru besar sejarah di School of Oriental and African History, University of London. Sebagai gantinya, disertakan pengantar yang ditulis Drs Syafruddin Azhar, redaktur Tabloid Mingguan PERLE. Cukup bagus memang, tetapi dalam tulisan Prof Bastin terdapat banyak penjelasan yang penting, antara lain bagaimana proses buku Raffles itu disusun.

Sebagai penulis, Raffles adalah pribadi yang tekun. Ia menulis hingga malam hari, sebagian besar di Cisarua, setelah berbulan-bulan berkeliling Jawa. Di sela-sela tugasnya, tentu saja. Meskipun kecewa karena dicopot, ia pulang dengan semangat tinggi untuk menulis bukunya. Ada penjelasan, siapa saja orang-orang yang membantunya mengumpulkan bahan dan menulis. Tak kurang 30 ton bagasinya yang dibawa pulang ke London. Berbulan-bulan barangnya ditahan aparat pabean.

Tak percuma memang perjuangan Raffles. Mahakaryanya abadi di dalam jutaan sanubari. (*)

*) Djoko Pitono, Jurnalis dan Editor Buku.

Misteri Pelepasan Timor-Timur

Judul Buku : Pembantaian Timor-Timur, Horor Masyarakat Internasional Pengarang : Joseph Nevins

Penerbit : Galang Press, Jogjakarta

Cetakan : I, Juli 2008

Tebal : xxiii + 375 Halaman

Munculnya ide pelepasan Timor-Timur (Timtim) berawal dari dua opsi yang diajukan Presiden B.J. Habibi melalui referendum pada 27 Januari 1999. Opsi pertama memberi otonomi khusus kepada Timtim, dan kedua pemisahan Timtim dari Indonesia. Rakyat Timtim memilih opsi kedua, karena dinilai sebagai pilihan terbaik setelah mereka merasa disakiti selama 24 tahun oleh Indonesia.

Pada referendum 30 Agustus 1999, Timtim menyatakan merdeka dari Indonesia, hasil referendum diumumkan, dan rakyat Timtim lepas dari kuasa Indonesia. Begitu rakyat Timtim menyatakan keberaniaannya melepaskan diri dari belenggu Indonesia, kekerasan terjadi di mana-mana. Kelompok militer muncul di mana-mana, bikin onar, dan membantai orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan.

Pada masa itu, Timtim kembali ke ”titik nol”, kosong seperti tidak punya sejarah, nyawa manusia banyak tercincang layaknya ayam yang mau dipanggang. Baru tiga tahun kemudian, tepatnya pada 20 Mei 2002, Timtim resmi manjadi negara merdeka, dan mengubah namanya menjadi Timor Leste dengan bahasa resmi Portugal. Dengan meresmikan sebagai negara sendiri, kemerdekaannya diharapkan mampu memberi pencerahan baru terhadap masyarakat Timtim. Namun, kemerdekaan tidak semegah yang dibayangkan sewaktu mempertahankan dengan kucuran darah. Kemerdekaannya justru dirasakan oleh orang-orang di luar Timtim yang sengaja menyeting rakyat Timtim hidup dalam konflik.

Dengan status sebagai ”negara muda” yang stabilitas politik dan ekonominya masih sangat rentan konflik kepentingan, Timtim terombang-ambing menentukan arah masa depannya. Terlebih bila dikaitkan dengan tragedi masa lalu yang penuh darah dan pembantaian.

Buku ini mencoba memotret gejolak politik kepentingan yang terjadi sepanjang 1999 dan setelah Timtim menentukan hari kemerdekaannya. Kejahatan kemanusiaan yang pernah melenyapkan tanah Lorosae sampai saat ini masih bergentayangan dengan berbagai bentuk. Joseph Nevins, penulis buku ini, memaparkan secara gamblang kekacauan yang terjadi sebagai saksi dari insiden-insiden kekerasan pada 1999.

Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timor-Timur yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melaporkan adanya persekongkolan yang menjadi dasar bagi aksi kekerasan yang kemudian terjadi secara sistematis dan meluas. Antara lain adalah gelontaran dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemda dan alokasi anggaran rutin pembangunan daerah dan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk membiayai pembentukan dan perekrutan anggota pamswkasrsa. Bukan hanya itu, TNI terbukti juga memasok berbagai persenjataan kepada milisi. Mulai jenis SKS, N-16, Mauser/G-34, granat, pistol, termasuk sejumlah senapan rakitan (hlm. xx)

Dalam catatan Joseph, pada September 1999 TNI dan milisi melakukan sejumlah pembunuhan, pembakaran rumah-rumah, pengusiran secara paksa terhadap warga Timtim yang memilih untuk merdeka dalam referendum yang dilaksanakan PBB. Setelah seperempat abad dalam pendudukan Indonesia, sekitar 1.000 sampai 2.000 warga sipil Timtim terbunuh hanya dalam beberapa bulan sebelum dan beberapa hari sesudah referendum 1999. Sekitar 500.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan lari mengungsi.

Namun, kasus yang paling menonjol dan sampai saat ini masih memberi embrio terjadinya konflik baru, antara lain pembantaian di Gereja Liguica, pembunuhan warga Kailako di Bobonaro, penghadangan rombongan Manuel Gama, eksekusi penduduk sipir di Boronaro, dan penyerangan rumah Manuel Carrascalao. Juga kerusuhan di Dili, penyerangan diosis Dili, penyerangan rumah Uskup Belo, pembakaran rumah penduduk di Maliana, penyerangan kompleks gereja di Suai, dan pembunuhan di Polres Maliana. Termasuk pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes serta pembunuhan rombongan rohaniawan di Lospalos (hlm. xxii)

Joseph merekam sendiri tindak kekejaman yang tidak manusiawi secara langsung di Timtim. Dia berada di tengah kekacauan dan amuk massa pada 1999 itu. Bagi dia, semua tragedi menjadi sebuah pertanyaan dan gugatan reflektif ihwal carut-marut kemanusiaan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia.

Bagi Joseph, buku ini menjadi sebuah media kritik dan evaluasi di tengah berbagai tragedi mengenaskan dunia yang terus terjadi tanpa henti. Penulis sadar bahwa tragedi yang terjadi di Timtim tidak bisa dipotret seutuhnya, secara sempurna, tetapi dia melihat bahwa tragedi itu harus disuarakan, agar menjadi keprihatian masyarakat dunia.

Di tengah maraknya tindak kekerasan, buku ini menjadi bahan renungan tersendiri bagi Indonesia. Meski Timtim sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, sejarah tidak akan pernah melupakan bahwa Indonesia pernah mengobrak-abrik rakyat Timor-Timur.

Buku ini mungkin akan memerahkan telinga para petinggi TNI dan Polri, karena banyak informasi yang menelanjangi sepak-terjang tentara dan polisi selama bertugas di sana. Kejahatan kemanusiaan adalah derita bagi semua orang, dan semua orang bisa merasakan perihnya. (*)

*) Ainur Rasyid, Alumnus PP. Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura

Oleh Diana A.V. Sasa*

’

’

Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa.’’

Kalimat lugas itu diucapkan tokoh Mirek dalam novel kontroversial The Book of Laughter and Forgetting yang ditulis Milan Kundera, seorang novelis, buruh, dan musisi jazz asal Ceko. Kundera juga menulis, pembantaian berdarah di Bangladesh dengan cepat menutupi kenangan akan invasi Rusia atas Ceko, pembunuhan Allende mengurangi rintihan Bangladesh, perang di Padang Pasir Sinai membuat orang melupakan Allende, pembantaian bangsa Kamboja membuat orang melupakan Sinai, dan seterusnya dan seterusnya, hingga akhirnya setiap orang membiarkan segala sesuatunya terlupakan.

Peristiwa yang datang sambit-menyambit di negeri kita menjadi arena bagaimana pelupaan itu terjadi. Kenaikan BBM yang menyulut demonstrasi di mana-mana mendadak surut karena kasus FPI beringas di Monas. Peristiwa suap anggota DPR dan pejabat Bank Indonesia menenggelamkan soal kekerasan atas nama agama itu. Hiruk-pikuk pemberitaan soal pembunuhan berantai di Jombang membuat orang perlahan-lahan melupakan kasus suap itu. Sementara, kasus bencana lumpur Lapindo kian hari kian abstrak.

Demikianlah, seheboh apa pun peristiwa, akan segera terlupakan oleh peristiwa lain yang lebih baru dan lebih gigantik. Bagi para pemegang kuasa, teori lupa akan menjadi senjata paling ampuh untuk mengalihkan perhatian publik, sepenting dan seserius apa pun persoalannya. Mereka bukan saja memanfaatkan naluri hasrat ingin tahu yang ada pada setiap orang, tetapi juga memanfaatkan kelemahan dasar manusia, yakni cepat melupakan.

Dan cara melawan amnesia akut yang dimanfaatkan mesin kekuasaan politik dan ekonomi itu adalah dengan belajar kepada para penulis dan begawan. Di setiap bangsa, di tiap-tiap kota, kelompok asketis inilah yang menjadi tumpuan terakhir masyarakat untuk tetap waras dan waskita atas serbuan alienasi yang datang berlimpah-limpah. Beruntunglah di Surabaya dengan hutan pabrik dan mall-nya yang aduhai, masih memiliki beberapa benteng terakhir kebudayaan.

Kita menyebut tiga begawan buku yang terus berupaya melawan lupa; mereka inilah laskar-laskar terakhir yang menjadi penjaga-penjaga ingatan dengan caranya sendiri-sendiri.

Adalah Oei Hiem Hwie, 76, mencoba merekam setiap detail peristiwa hari demi hari dengan cara mengkliping dan mengoleksi semua produk teks (koran, majalah, buku, brosur) yang datang dari mana pun. Perpustakaan yang dikelolanya, Medayu Agung, adalah monumen ingatan yang barangkali tak dimiliki oleh perpustakaan mana pun di kota ini.

Laku sebagai kolektor teks dan pengkliping yang dirintis Pak Oei datang dari tradisi muda saat menjadi wartawan di harian Terompet Masjarakat. Hobi itu akhirnya terhenti saat gempa politik G 30 S meletus dan ia dijebloskan ke Pulau Buru karena kedudukannya sebagai sekretaris Badan Persaudaraan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dinilai berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Buku-bukunya dirampas dan dibakar. Hanya beberapa saja yang selamat karena berhasil disembunyikan di atas plafon, di gudang, dan di tempat-tempat tak terduga lainnya. Itu pertama kali Pak Oei memperjuangkan sendiri warisan ingatannya dari vandalisme. Sisa-sisa itulah yang jadi cikal berdirinya Perpustakaan Medayu Agung.

Pak Oei adalah sosok pencinta buku. Baginya, buku adalah artefak ingatan. Kecintaannya terhadap artefak itu tiada lain adalah usahanya merawat ingatan agar generasi muda Indonesia tak terus-menerus dibodohi penguasa. Dan Pak Oei sadar betul bahwa apa yang ada di kepalanya bisa sewaktu-waktu hilang ketika kelak usianya pungkas. Maka, dikumpulkannya buku-buku dan kliping koran sebagai bagian dari upaya kodefikasi penuturan sejarah.

Tak jauh dari kediaman Pak Oei, ada begawan sastra yang dengan tekun menulis dalam bahasa Jawa dan Indonesia sekaligus. Suparto Brata, 76, adalah sosok yang enerjik, penuh semangat. Cintanya tak pernah susut pada buku. Padahal, apa yang ditulisnya jarang mendapat apresiasi yang layak, baik dari publik maupun pemerintah. Baru ketika ia mendapat anugerah penulis Asia Tenggara Terbaik 2007 dari Kerajaan Thailand, pemerintah mulai melirik. Ironis memang, justru bangsa lain yang menghargai usahanya merawat tradisi Jawa dan Indonesia. Inilah wajah bangsa kita yang kerap abai atas kekayaan tradisi yang dipunyai dan baru kebakaran jenggot ketika milik kita itu dicuri bangsa lain.

Suparto Brata bercita-cita ingin menduniakan satra Jawa dan menciptakan perdamaian dunia melalui karya-karya novelnya. Maka, tak bosan-bosan ia menulis dengan disiplin laiknya seorang laskar budaya terakhir. Mbah Parto hingga kini memiliki jadwal menulis teratur mulai pukul 04.00 subuh hingga 09.00. Rutin setiap hari. Dengan disiplin itu ia telah menghasilkan 130 buku hingga kini. Walau sudah uzur, Mbah Parto juga tak gaptek-gaptek amat. Sosok yang rendah hati ini juga menjajal tradisi anak-anak muda sekarang dengan ngeblog. Tak tanggung-tanggung, Par Parto mempunyai dua blog sekaligus: www.supartobrata.com dan www.supartobrata.blogspot.com.

Seorang lagi begawan penjaga ingatan di Surabaya yang patut dicatat adalah Budi Darma. Sastrawan, akademisi, peraih Sea Write Award, Anugerah Akademi Jakarta, dan Anugerah Ahmad Bakrie ini juga tak pernah berhenti keliling dunia. Posisinya sebagai guru besar dan salah satu sosok penting di lembaga kebudayaan MASTERA (Majelis Sastra Asia Tenggara) membawanya pada sebuah kerja mulia: membimbing cerpenis dan esais muda berbakat dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Kiprahnya ini menjadikannya sebagai sosok penyemai lahirnya generasi yang sadar literasi. Ia adalah begawan penjaga berlangsungnya kontinuitas tradisi literer di Surabaya khususnya dan di Indonesia umumnya.

Surabaya beruntung masih mempunyai benteng terakhir asketisme seperti tiga sosok itu. Mereka inilah –dan juga nama-nama anonim lain yang tersebar di kamar-kamar senyap– yang akan menjadi penjaga ingatan akan laku perjalanan kota ini hingga warganya tak akan alpa dari mana berasal dan ke mana akan kembali. (Diana A.V. Sasa)

Judul Buku:

Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan (Jilid I dan II)

Penulis:

Prof Dr Slamet Muljana

Penerbit:

LKiS, Jogjakarta

Cetakan:

I, Mei 2008

Tebal:

Jilid I 357 Halaman, Jilid II 285 Halaman

Lewat sudah gempita peringatan satu abad kebangkitan nasional dan kini diganti peringatan hari kemerdekaan ke-63 RI. Keduanya seolah tak terkait, padahal sejarah membuktikan bahwa kebangkitan nasional merupakan bibit kemerdekaan. Bibit tersebut tampak ketika Bung Karno dan Bung Hatta beserta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) lainnya begadang menyusun dan mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan, di mana mereka mengacu pada Budi Utomo (20 Mei 1908) dan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) guna menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini memiliki martabat dan harkat untuk merdeka. Hasilnya, Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan merdeka pun diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Naskah proklamasi kemerdekaan itu berisi dua kalimat saja. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Bung Hatta: ’’Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.’’ Kalimat itu dimaksudkan sebagai deklarasi, pernyataan tegas, dan maknanya tunggal. Kalimat itu bertalian erat dengan kalimat pertama naskah mukadimah konstitusi yang sudah dirancang dua bulan sebelumnya: ’’Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.’’

Kalimat kedua, ’’Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,’’ dirumuskan sendiri oleh Bung Karno.

Mengacu pada paparan di atas, di tengah krisis yang kita hadapi, masih relevankah kita memperingati proklamasi kemerdekaan? Pertanyaan ini sengaja diajukan (tanpa sebuah jawaban) agar kita lebih serius merefleksikan bahwa, bisakah kita merasakan makna kemerdekaan tanpa sebuah peringatan. Di sini kita bisa menyimak pernyataan Slamet Muljana, penulis buku dua jilid ini, yang berbicara tentang fungsi pengawetan peristiwa bersejarah, bahwa makna diperingatinya sebuah peristiwa menunjukkan kita masih tetap sama seperti dulu dan akan tetap seperti itu pada masa mendatang (hlm. 27).

Dari pernyataan Muljana tersebut, menjadi jelas bahwa tidak ada yang salah dalam peringatan dengan segala seremoni dan ritualnya. Sebagai elemen budaya, seremoni dan ritual dibutuhkan untuk mendukung sisi emosional dari sebuah peristiwa. Dampak yang diharapkan dari peringatan itu adalah lahirnya sikap optimistis guna memupuk nasionalisme anak bangsa.

Oleh karena itu, kehadiran buku dua jilid ini menemukan momentumnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-63. Kedua buku yang masing-masingnya terbagi dalam 10 bab ini merekam dan memaparkan secara sistematis sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, sejak masa awal kebangkitan nasional yang berkilau membutakan hingga perbedaan pendapat di sekitar proklamasi kemerdekaan, sekaligus memperterang pengertian nasionalisme yang redup oleh informasi yang sebelumnya kurang memadai.

Suatu rekaman sejarah dipandang perlu tidak hanya dalam rangka mengetahui tentang masa lalu, tapi juga usaha dalam memberikan perspektif dan ingatan kolektif bangsa tentang apa dan bagaimana seharusnya nasionalisme itu diberi konteks kekinian. Bagi Indonesia yang saat ini sedang berada dalam efek domino krisis multidimensi, barangkali pemahaman dan penggalian terhadap sejarah bangsa menemukan titik momentumnya untuk tidak sekadar dihargai sebagai medium refleksi semata, tapi juga disadari sebagai semangat perjuangan kebangsaan yang akan terus berlanjut hingga kapan pun.

Di sinilah arti penting memaknai nasionalisme dalam konteks sejarah. Dengan kata lain, nasionalisme tidak hanya diartikan sebagai antitesis dari kolonialisme, tapi juga konseptualisasi dari kesadaran nasional yang butuh pemaknaan secara terus-menerus. Jadi, menurut Muljana, memahami nasionalisme terletak pada aspek bagaimana sejarah menjadi media pembelajaran terhadap generasi bangsa dalam menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan demi tujuan dan cita-cita bangsa (hlm. 81).

Hal ini sejalan dengan beberapa teoretisi lain yang berpendapat bahwa bangsa pada mulanya bukanlah suatu pengertian politis. Sebab, bangsa dapat terbentuk berdasarkan kesamaan nasib sebagaimana dikatakan Otto Bauer, atau kesamaan imajinasi sebagaimana dikatakan Ben Anderson. Misalnya, orang dapat hidup sebagai bangsa karena kesamaan bahasa, daerah, asal-usul, atau kesamaan mitos yang mereka hayati bersama. Munculnya nasionalisme mengubah bangsa (nation) sebagai satuan yang prapolitis menjadi suatu unit politik. Dalam nasionalisme dihidupkan kesadaran sekelompok orang untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kehendak politik yang sadar.

Untuk memakai model Yunani Antik, dapat dikatakan bahwa bangsa yang tadinya masih merupakan suatu oikos semata, yaitu suatu rumah tangga yang menempati ruang privat, oleh nasionalisme diubah menjadi polis, yaitu suatu ruang publik, dan bahkan ruang politik. Bangsa dalam pengertian politik inilah yang kemudian digalakkan sosialisasinya oleh para pemikir dan pejuang kemerdekaan kita. Bung Karno, misalnya, dengan amat mahir menjadikan nasionalisme sebagai sarana untuk nation-building. Segala perbedaan menyangkut kebudayaan, etnisitas, kesukuan, agama dan daerah, menjadi sekunder dan tampaknya harus dikorbankan untuk apa yang dinamakan Bung Karno, ’’penyatupaduan semua kekuatan dan tenaga revolusioner.’’

Dalam retorika seperti itu, kemerdekaan, bangsa, nasionalisme, dan persatuan seakan-akan menjadi sinonim dalam maknanya. Karena itu, kehadiran dua buku ini selayaknya ditempatkan pada konteks pemupukan nasionalisme atau pengabdian kepada nusa dan bangsa, sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan penguatan mentalitas anak bangsa di tengah persoalan yang mengimpit bangsa dewasa ini. Itulah sebabnya Muljana menawarkan nasionalisme atau kesadaran nasional menjadi pendidikan pokok dalam sejarah Indonesia yang bukan untuk dihafalkan, melainkan dihayati.

Akhirnya, membaca dua buku ini menyadarkan kita bahwa nasionalisme bukanlah sebuah tonggak, melainkan suatu proses yang terus berlangsung. (*)

*) Tasyriq Hifzillah

Peminat sejarah asal Probolinggo, bergiat di Lembaga Studi Pembebasan (LSP)